Ketika Teknologi Masuk Desa, Siapa yang Sebenarnya Siap?

Selama dua tahun terakhir mengelola proyek digitalisasi untuk pesantren dan UMKM di Gresik, saya menemukan satu ironi yang jarang dibahas: pemerintah dan startup ramai mendorong “digitalisasi desa,” tetapi yang paling sering terlupakan justru kesiapan manusianya, bukan teknologinya.

Setiap tahun, program bantuan digital untuk desa terus bertambah. Ada aplikasi pelaporan dana desa, sistem informasi pertanian, hingga platform UMKM berbasis marketplace. Semuanya dibangun dengan niat baik dan dana yang tidak sedikit. Namun kenyataan di lapangan sering berbeda. Aplikasi diinstal, pelatihan sehari dilakukan, foto dokumentasi diunggah ke media sosial dinas terkait, lalu selesai. Enam bulan kemudian, aplikasi itu tidak dibuka lagi.

Saya sering menemui perangkat desa yang jujur mengakui, “Aplikasinya bagus, Mas, tapi kami bingung pakainya.” Bukan karena mereka bodoh atau malas belajar, tetapi karena pendekatan pelatihannya keliru. Kita mengajarkan fitur, bukan mengajarkan cara berpikir digital. Kita memberi alat, bukan membangun kebiasaan.

Tiga akar masalah yang saya amati

Pertama, program digitalisasi sering berhenti di level instalasi. Vendor mendapat kontrak, aplikasi terpasang, laporan selesai dibuat, dan proyek dianggap tuntas. Padahal keberhasilan digitalisasi baru dimulai setelah instalasi, bukan berakhir di sana.

Kedua, minimnya pendampingan berkelanjutan. Pelatihan sekali sehari tidak cukup untuk mengubah kebiasaan warga desa yang selama puluhan tahun menggunakan buku tulis dan kalkulator. Perubahan kebiasaan membutuhkan pendampingan berulang, bukan seminar sekali jalan.

Ketiga, kesenjangan literasi digital antar generasi. Perangkat desa yang berusia lebih tua sering kali gagap teknologi, sementara pemuda desa yang lebih paham teknologi justru tidak dilibatkan dalam struktur pengelolaan. Akibatnya, sistem canggih dikelola oleh orang yang tidak siap, sementara orang yang siap tidak diberi ruang.

Bukan soal canggih, tapi soal cocok

Dari pengalaman membangun Santri360 untuk pesantren, saya belajar bahwa teknologi yang berhasil diadopsi bukan yang paling canggih, melainkan yang paling sesuai dengan cara berpikir penggunanya. Interface yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami, dan alur kerja yang mengikuti kebiasaan lama justru lebih efektif dibanding aplikasi dengan fitur lengkap tapi rumit.

Desa tidak butuh aplikasi paling modern. Desa butuh aplikasi yang dipahami oleh kepala desa berusia lima puluh tahun sekaligus oleh pemuda karang taruna berusia dua puluh tahun. Kesenjangan inilah yang jarang dijembatani oleh vendor teknologi yang datang dari kota dengan asumsi bahwa semua orang punya kemampuan digital yang sama.

Yang perlu diubah

Menurut saya, ada tiga hal yang harus menjadi prioritas jika kita serius ingin desa benar-benar bertransformasi digital.

Pertama, libatkan pemuda desa sebagai jembatan, bukan sebagai pelengkap program. Mereka yang lahir dengan smartphone di tangan lebih mudah menjadi fasilitator bagi warga lain, asal diberi peran dan kepercayaan yang jelas.

Kedua, ubah model pendampingan dari sekali jalan menjadi berkelanjutan. Idealnya ada pendampingan rutin selama minimal enam bulan hingga satu tahun, bukan hanya pelatihan seremonial di awal peluncuran program.

Ketiga, bangun sistem yang dirancang dari kebutuhan nyata, bukan dari template yang dipaksakan seragam untuk semua desa. Setiap desa punya karakter berbeda, sama seperti pesantren yang saya tangani punya kebutuhan yang tidak bisa disamakan dengan sekolah formal.

Penutup

Digitalisasi desa bukan proyek satu musim. Ia adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran, empati, dan keberanian untuk mengakui bahwa teknologi hanyalah alat. Yang menentukan keberhasilan sesungguhnya adalah manusianya, bukan aplikasi yang dipasang di ponselnya.